5 KEBIJAKAN PUBLIK Drs,.Ediyanto , MSi NIP. 195909231986011002 1

5 KEBIJAKAN PUBLIK Drs,.Ediyanto , MSi NIP. 195909231986011002 1

Kata kebijaksanaan berasal dari kata Inggris ”Wisdom” yang diartikan oleh Purwadarminta dalam kamus Umum Bahasa Indonesia yaitu sebagai: hal bijaksana; kepandaian menggunakan akal budi nya (pengalaman dan pengetahuannya); pimpinan dan cara bertindak; kecakapan bertindak bila menghadapi orang lain. (kesulitan dsb.) Contohnya: Perkara nilai perbaikan mata kuliah saya terserah kepada kebijaksanaan bapak dosen saja! 2

Kata kebijakan berasal dari kata Inggris ”Policy” yang diartikan oleh Purwadarminta sebagai pengetahuan mengenai ketata negaraan atau kenegaraan (tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan dsb.). Pada dasarnya hal ihwal mengenai dogma atau peraturan–peraturan yang dibuat oleh pemerintah/ negara. 3

PENGERTIAN KEBIJAKAN, PUBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan : ”A. Projected program of goals, values and practices” Kebijakan adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah . Carl J. Friedrich “ .a proposed course of action of a person, group or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize an objective or a purpose “ Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu . 4

James E Anderson “A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mem punyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu . Mac Rae dan Wilde Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dipilih yang mempunyai arti penting dalam mempengaruhi sejumlah besar orang. 5

Ealau dan Prewitt Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Titmuss Kebijakan adalah sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu 6

Menurut Irfan Islamy Kebijakan adalah suatu program kegiatan yang dipilih oleh seorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu 7

Terjemahan kata publik yang beredar di masyarakat umum. Public opinion , diterjemahkan dengan pendapat umum. Public health, diterjemahkan dengan kesehatan masyarakat Public hospital, diterjemahkan dengan rumah sakit umum Public library, diterjemahkan dengan perpustakaan rakyat Public administration, diterjemahkan dengan administrasi negara 8

Public policy , ditejemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan kebijakan publik Dengan demikian public diterjemahkan dengan kata , umum; masyarakat; rakyat; negara 9

Pengertian Kebijakan Publik Menurut Mac Rae dan Wilde Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang Tomas R.Dye Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. 10

Anderson kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabatpejabat negara Easton kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat 11

Irfan islamy Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah/ negara kepada seluruh anggota masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan publik 12

Implikasi dari definisi kebijakan publik 1. Kebijakan publik itu berbentuk pilihan tindakan-tindakan pemerintah 2. Tindakan-tindakan pemerintah itu dialokasikan kepada seluruh masyarakat sehingga bersifat mengikat 3. Tindakan-tindakan pemerintah itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu 4. Tindakan-tindakan pemerintah itu selalu diorientasikan terhadap terpenuhinya kepentingan publik. 13

Perbedaan dan persamaan pembuatan keputusan dan kebijakan Perbedaan Keputusan dapat dilakukan oleh semua orang dalam semua jenjang organisasi , baik top, middle, lower ataupun non manajer , sedangkan kebijakan hanya dapat dibuat oleh top manajer. Keputusan menurut DILL adalah suatu pilihan terhadap pelbagai macam alternatif 14

Pengertian Pembuatan Keputusan menurut Kamus Administrasi Negara Pembuatan keputusan adalah suatu proses dalam mana pilihan-pilihan dibuat untuk merubah atau tidak merubah kondisi yang ada, memilih serangkaian tindakan yang paling tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan untuk mengurangi resikoresiko ketidak pastian dan pengeluaran sumber-sumber dalam rangka mengejar tujuan. 15

Tujuan membuat keputusan adalah : 1. Mengubah atau tidak mengubah suatu keadaan tertentu; 2. Mencapai suatu tujuan yang diinginkan; 3. Mengurangi resiko, ketidak pastian, pengeluaran sumber-sumber dalam rangka mencapai tujuan tertentu 4. Memecahkan masalah 5. Mengatasi konflik. 16

Perbedaan menurut Anderson Pengambilan keputusan adalah pilihan suatu alternatif dari berbagai alternatif yang bersaing mengenai sesuatu hal dan selesai, sedangkan pembuatan kebijakan meliputi banyak pengambilan keputusan. 17

Menurut Nigro dan Nigro, Tidak ada perbedaan yang mutlak antara pembuatan keputusan dan pembuatan kebijakan , karena setiap penentuan kebijakan adalah merupakan suatu keputusan. Dan proses pembuatan keputusan atau pembuatan kebijakan pada dasarnya untuk memecahkan masalah (problem solving) 18

Kebijakan dan Kepentingan Publik Kepentingan publik adalah segala sesuatu yang dianggap oleh publik sebagai kepentingannya Kebijakan publik berorientasi kepada kepentingan publik 19

Administrator Publik digolongkan kedalam: (Prof.George F .Goerl) Administrator publik sebagai birokrat Dalam hal ini administrator tidak mempunyai peran politik, ia hanya sebagai pelaksana kebijakan yang telah dirumuskan oleh superior politiknya. Ia semata-mata hanya instrumental yang mempunyai tanggung jawab administratif. 20

Administrator publik sebagai pemain politik Dalam hal ini administrator terlibat dalam perumusan kebijakan publik, ia berusaha untuk merumuskan kepentingan publik atas dasar nilainilai kemanusiaan dan selalu memperhatikan orang tidak punya. Administrator publik sebagai professional Dalam hal ini administrator mempunyai kecakapan teknis (sebagai spesialis) dalam menjalankan tugastugasnya dan selalu berorientasi pada pemberian pelayanan yang baik pada publiknya. 21

Policy Formulation Grid (Michael M. Harmon) 1,9 9,9 5,5 1,1 9,1 22

Keterangan Garis vertical menunjukkan tingkat responsivitas kebijakan Garis horizontal menunjukkan tingkat rekomendasi kebijakan 23

1.1Gaya mempertahankan hidup Dalam hal ini menggambarkan administrator dalam membuat kebijakan kurang peka terhadap kebutuhan dan tuntutan lingkungan dengan membatasi peran bantuan para pemimpin politik dan kepentingan politik. Ia cukup puas dengan kebijakan yang telah ada sehingga tidak ada keinginan untuk mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik atau kebutuhan dan tuntutan lingkungannya 24

1.9 Gaya Rasionalis Melukiskan gaya administrator dalam membuat kebijakan, dimana dia memandang dirinya mewakili penguasa politik yang merasa tidak perlu melibatkan dirinya secara langsung dalam perumusan kebijakan yang menjadi tuntutan atau kebutuhan masyarakat karena hal itu telah menjadi kewajiban wakil-wakil rakyat yang telah memilihnya. 25

9.1 Gaya Mengobati Dalam hal ini administrator merupakan perumus utama kebijakan-kebijakan guna mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya, karena keahlianya sangat dekat dengan dirinya dan lebih banyak mengetahui masalah-masalah yang dihadapi organisasinya. 26

5.5 Gaya Reaktif Dalam hal ini administrator mempunyai tingkat kepekaan pemberian rekomendasi kebijakan yang cukup tinggi sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan lingkungannya. Karena perumusan dan pelaksanaan kebijakan tidak dapat dipisahkan, maka administrator publik mempunyai kewajiban mutlak merumuskan kebijakan publik sesuai dengan kepentingan publik 27

9.9 Gaya Proaktif Gaya ini merupakan gaya yang paling baik, karena administrator publik mempunyai tingkat kepekaan dan pemberian rekomendasi kebijakan yang sangat tinggi sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan lingkungannya. Ia aktif dalam kegiatan perumusan kebijakan dengan berusaha meningkatkan /mengembangkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik dan kerjasama dengan kelompok-kelompok kepentingan, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuatnya sesuai dengan kepentingan publik. 28

KONSEP MODEL KEBIJAKAN PUBLIK (R. Slamet Santoso) Model digunakan krn adanya eksistensi masalah publik yg kompleks. Model pengganti kenyataan. A model is an abstraction of reality (Quade) Model adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yg terpilih dr suatu kondisi masalah yg disusun utk tujuan ttt (Dunn) Model kbjk dinyatakan dlm btk konsep/teori, diagram, grafik atau persamaan matematis 29

KARAKTERISTIK MODELKEBIJAKAN PUBLIK Sederhana & jelas (clear) Ketepatan identifikasi aspek penting problem kebijakan (precise) Menolong utk pengkomunikasian (communicable) Usaha langsung utk memahami kebijakan publik secara lebih baik (manageable) Memberikan penjelasan & memprediksi konsekuensi (consequences) 30

MODEL PEMBUATAN KEBIJAKAN (YEHEZKEL DROR) 1. Pure Rationality Model : Didasarkan pd rasionalitas murni dlm pembuatan keputusan. 2. Economically Rational Model : Penekanan pd efesiensi & ekonomis. 3. Sequential-Decision Model : Pembuatan eksperimen utk penentuan alternatif shg tercapai keputusan yg paling efektif. 31

4.Incremental Model : Charles Lindblom: Science Of Muddling Through, keputusan berubah sedikit demi sedikit. 5.Satisfying Model : Herbert Simon: Bounded Rationality, keputusan pd alternatif pertama yg paling “memuaskan”. 6. Extra-Rational Model : Paling rasional, paling optimal. 7.Optimal Model : Model integratif à identifikasi nilai-nilai, kegunaan praktis, dg memperhatikan alokasi sumber-sumber, penentuan tujuan yg akan dicapai, pemilihan alternatif program, peramalan hasil & pengevaluasian alternatif terbaik. 32

KATEGORI MODEL KEBIJAKAN (E.S. Quade) Model Analitik: utk situasi yg kompleks, digunakan dlm riset operasi Model Simulasi: bentuk eksperimen semu, model analog, penggunaan komputer Model Permainan: manusia terlibat langsung, permainan perang-perangan, keterlibatan simultan Model Penilaian: tidak eksplisit (ekspresi verbal, berbentuk analogi), banyak dlm pikiran, model mental, misalnya: karakteristik organisasi 33

TIPE MODEL KEBIJAKAN (W.N. Dunn) Model Deskriptif: menjelaskan/memprediksi sebab & konsekuensi pilihan kbjk, contoh: model indikator sosial Model Normatif: menjelaskan, memprediksi, merekomendasi optimalisasi usaha, contoh: model antrian, model biaya-manfaat, dll – Model Verbal: ekspresi deskriptif & normatif, berupa: verbal, simbol, & prosedural; pakai bahasa sehari2, pakai nalar brp argumen nilai – Model Simbolis: pakai simbol matematis utk menerangkan hubungan, data aktual, contoh: Y a bX – Model Prosedural: menggunakan prosedur simulasi, teori pembuatan keputusan (penentuan alternatif), data asumsi (relatif/bobot), contoh: diagram keputusan 34

BEBERAPA MODEL TERPILIH Model Institusional Model Elit – Massa Model Inkremental Model Model Group/Kelompok Model Sistem Model Rasional Model Proses Model Pilihan Publik Setiap model memiliki fokus yang berbeda tentang kondisi politik dan membantu memahami berbagai perbedaan tentang kebijakan publik 35

MODEL INSTITUSIONAL: Policy As Institutional Activity Hubungan PP dg institusi pemerintah sangat dekat. Suatu kbjk tdk akan menjadi PP kecuali jika diformulasi, implementasi & di “enforced” (diberlakukan) oleh lembaga pemerintah. Thomas Dye: lembaga pemerintahan memberikan PP tiga ciri utama: 1) Legitimasi, 2) Universalitas & 3) Paksaan. PP adalah kegiatan-kegiatan yg dilakukan oleh lembaga pemerintah: Legislatif, Eksekutif, Judikatif, Pemerintah Daerah, dsb. 36

Masyarakat harus patuh, krn ada Legitimasi Politik & berhak memaksakan PP tsb. Kebijakan publik diputuskan &, dilaksanakan oleh institusi pemerintah. Undang-undang menetapkan struktur kelembagaan negara dalam pembuatan kebijakan. Pembagian kekuasaan, checks and balances, otonomi daerah memberikan nuansa pd kebijakan publik. 37

MODEL ELIT – MASSA: Preferensi Penguasa Model ini mrpk abstraksi dr suatu pembuatan PP; yg identik dg perspektif elite politik. 2 (dua) lapisan kelompok sosial: 1) lapisan atas dg jumlah yg sangat kecil (elit) yg selalu mengatur; 2) lapisan bawah (mass) dg jumlah yg sangat besar sbg yg diatur, PP mencerminkan kehendak atau nilai-nilai elit yg berkuasa. Isu kbjk yg akan masuk agenda perumusan kbjk mrpk kesepakatan & juga hasil konflik yg terjadi di antara elit politik sendiri. 38

Elit e Policy Direction Policy Execution Officials and Administrat ors Mass 39

Masyarakat tdk memiliki kekuatan utk mempengaruhi & menciptakan opini tentang isu kbjk yg seharusnya menjadi agenda politik di tingkat atas. Sementara birokrat/ administrator hanya mjd mediator bagi jalannya informasi yg mengalir dr atas ke bawah Elit politik selalu ingin mempertahankan status quo, mk kbjknya menjadi konservatif. Perubahan kbjk bersifat inkremental maupun trial and error yg hanya mengubah atau memperbaiki kbjk sebelumnya. 40

Namun, tdk berarti bhw kbjk yg dibuat tdk mementingkan aspirasi masyarakat. Sampai level ttt, mereka tetap membutuhkan dukungan massa, shg mereka juga hrs memuaskan sebagian kepentingan masyarakat. Tanggung jawab utk mensejahterakan masyarakat dianggap terletak di tangan elit, bukan di tangan masyarakat. Di Indonesia peranan elit dlm kehidupan politik cukup menonjol. Model ini dapat menjadi salah satu alat analisis untuk mengupas proses perumusan PP 41

MODEL INKREMENTAL: Policy As Variations On The Past Charles Lindblom : PP as a continuation of past government activities with only incremental modifications à merupakan kritik pada model rasional. 42

Para pembuat kebijakan pada dasarnya tidak mau melakukan peninjauan secara konsisten terhadap seluruh kebijakan yang dibuatnya dan lebih suka berbuat secara inkremental. Mengapa? 1. Tidak punya waktu, intelektualitas, maupun biaya utk penelitian thdp nilai-nilai sosial masyarakat yg merupakan landasan bagi perumusan tujuan kebijakan. 2. Adanya kekhawatiran ttg bakal munculnya dampak yg tdk diinginkan sbg akibat dr kebijakan yg belum pernah dibuat sebelumnya. 3. Adanya hasil-hasil program dr kebijakan sebelumnya yg harus dipertahankan demi kepentingan tertentu. 4. Menghindari konflik jika harus melakukan proses negosiasi yg melelahkan bagi kebijakan baru. 43

INCREMENTALISM : 1. Menilai alternatif secara tdk komprehensif tapi memusatkan perhatian hanya pd kbjk yg berbeda secara inkremental. 2. Hanya sejumlah kecil alternatif kbjk yg dipertimbangkan. 3. Setiap alternatif kbjk, hanya sejumlah kecil konsekuensi akibat-akibat kbjk penting yg terbatas saja yg dinilai. 4. Setiap masalah yg menantang pembuat kbjk secara terus menerus diredefinisikan. 5. There is no single decision or “right” solution for a problem. 44

16 14 12 10 8 PERUMAHAN PENDIDIKAN 6 4 2 0 45

GROUP THEORY : Policy as Group Equilibrium Model kelompok mrpk abstraksi dr proses pembuatan kbjk yg dimn bbrp kelompok kepentinganberusaha utk mempengaruhi isi & bentuk kbjksecara interaktif. Dg demikian pembuatan kbjk terlihat sbg upaya utk menanggapi tuntutan dr berbagai kelompok kepentingan dg cara bargaining, negoisasi dan kompromi. 46

Tuntutan-tuntutan yg saling bersaing di antara kelompok-kelompok yg berpengaruh dikelola. Sbg hasil persaingan antara berbagai kelompok kepentingan pd hakikatnya adalah keseimbanganyg tercapai dlm pertarungan antar kelompok dlm memperjuangkan kepentingan masing-masing pd suatu waktu. 47

Agar supaya pertarungan ini tidak bersifat merusak, maka sistem politik berkewajiban utk mengarahkan konflik kelompok. Caranya : 1.Menetapkan aturan permainan dlm memperjuangkan kepentingan kelompok 2.Mengutamakan kompromi dan keseimbangan kepentingan 3.Enacting kompromi ttg kbjk publik 4.Mengusahakan perwujudan hasil kompromi 48

THE GROUP MODEL: Influence of Group A Added Influence Influence of Group B Public Policy Policy Change Alternative Policy Position Equilibrium 49

Kelompok kepentingan yg berpengaruh diharapkan dpt mempengaruhi perubahan PP. Tingkat pengaruh kelompokditentukan oleh jumlah anggota, harta kekayaan, kekuatan organisasi, kepemimpinan, hubungan yg erat dg para pembuat keputusan, kohesi intern para anggota, dsb. Model kelompok dpt dipergunakan utk menganalisis proses pembuatan PP: menelaah kelompok-kelompok apakah yg saling berkompetisi utk mempengaruhi pembuatan PP & siapakah yg memiliki pengaruh paling kuat thd keputusan yg dibuat. Pada tingkat implementasi, kompetisi antar kelompok juga mrpk salah satu faktor yg menentukan efektifitas kbjk dlm mencapai tujuan. 50

MODEL SYSTEM THEORY: Policy As System Output Pendekatan sistem diperkenalkan oleh David Eastonyg melakukan analogi dg sistem biologi. Pada dasarnya sistem biologi mrpk proses interaksi antara organisme dg lingkungannya, yg akhirnya menciptakan kelangsungan & perubahan hidup yg relatif stabil. Ini kemudian dianalogikan dg kehidupan sistem politik. Pada dasarnya terdapat 3 komponen utamadlm pendekatan sistem, yaitu: input, proses, output. 51

Nilai utama model sistemthd analisis kebijakan, adalah: 1.Apa dimensi lingkunganyg menghasilkan permintaan dalam sistem politik? 2.Apa karakteristik sistem politikyg dapat merubah permintaan menjadi PP & memuaskan dr waktu ke waktu? 3.Bagaimana input lingkungan berdampak pd karakteristik sistem politik? 4.Bagaimana karakteristik sistem politik berdampak pd isi PP? 5.Bagaimana input lingkungan berdampak pd isi PP? 6.Bagaimana PP berdampak, melalui umpan balik, pd lingkungan? 52

Proses tdk berakhir di sini krn setiap hasil keputusan yg mrpk keluaran sistem politik akan mempengaruhi lingkungan. Selanjutnya perubahan lingkunganinilah yg selanjutnya akan mempengaruhi demands dan support dari masyarakat. Salah satu kelemahan dr model ini adalah terpusatnya perhatian pd tindakan-tindakan yg dilakukan oleh pemerintah. Seringkali terjadi bhw apa yg diputuskan oleh pemerintah memberi kesan telah dilakukannya suatu tindakan, yg sebenarnya hanya utk memelihara ketenangan/kestabilan. Persoalan yg muncul dr pendekatan ini adalah dalam menentukan tujuan itu sendiri. 53

Model sistem politik Kebijakan publik sebagai respon suatu sistem politik terhadap kekuatankekuatan lingkungan (politik, sosial, budaya,yang melingkupi sistem politik tersebut. Dengan demikian kebijakan publik merupakan hasil dari suatu system politik 54

Sistem politik terdiri dari : Sub sistem masukan ( input ), terdiri dari tuntutan-tuntutan, dukungan-dukungan dan sumber-sumber. Sub sistem proses, (with input ), proses merubah masukan menjadi keluaran, atau disebut juga konversi atau kotak hitam. 55

Sub sistem keluaran (out put), hasil atau produk dari proses konversi yang berupa keputusan atau kebijakan. Sub sistem lingkungan (environment), yaitu faktor2 dari luar yang mempengaruhi sistem politik (politik, ekonomi, sosial, budaya, georafi) Sub sistem umpan balik (feed back), yaitu dampak dari pelaksanaan keputusan atau kebijakan, baik yang positif ataupun yang negatif, dimanfaatkan oleh sistem politik. 56

Model sistem politik pada prinsipnya adalah merupakan proses melingkar atau siklus, yaitu dari masukan (inputs) diproses menjadi keluaran ( out puts) ada dampak kebijakan menjadi umpan balik yang akan diserap oleh masukan untuk diproses berikutnya, Lingkungan bisa berpengaruh baik pada sub masukan, proses maupun keluaran. 57

Tuntutan timbul dari masyarakat atas respon dari permasalahan yang ada kepada pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dukungan dan sumber-sumber dapat diberikan oleh berbagai fihak,baik secara perorangan ataupun kelompok. Tuntutan tanpa ditunjang kuatnya 58

Proses / Black box adalah: Semua interaksi sistem politik yang mengubah masukan menjadi keluaran Sistem politik terdiri dari : lembaga legislative, eksekutif, yudikatif, kelompok-kelompok kepentingan, media massa, struktur birokrasi. 59

Hasil dari suatu proses pollitik adalah kebijakan publik. Kebijakan publik ini secara otoritatif akan dialokasikan kepada seluruh anggota masyarakat Kebijakan publik secara sah dapat dipaksanakan pelaksanaannya kepada seluruh anggota masyarakat. 60

GAMBAR : MODEL SISTEM –POLITIK INPUT ·DEMANDS ·SUPPORT ·RESOURCES WITH INPUTS THE POLITICAL SISTEM OUTPUTS ·DECISIONS ·ACTIONS ·POLICIES FEEDBACK ENVIRONMEN ENVIRONMEN 61

MODEL RASIONAL: Kbjkn sbg Laba Sosial Maksimum Kbjk rasional diartikan sbg kbjk yg mampu mencapai keuntungan sosial tertinggi. Hasil kbjk harus memberikan keuntungan bagi masyarakat yg telah membayar lebih, dan pemerintah mencegah kebijakan bila biaya melebihi manfaatnya. Banyak kendala rasionalitas, dan model menolong utk mengidentifikasinya. Karakteristik rasionalitas sangat banyak & bervariasi. 62

Davit Easton: Sistem Politik terdiri dari sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi merubah tuntutan-tuntutan , dukungandukungan dan sumber-sumber menjadi keputusan-keputusan atau kebijakankebijakan yang bersifat otoritatif bagi seluruh anggota masyarakat 63

Utk memilih kbjk rasional, pembuat kbjk harus : 1) mengetahui semua keinginan masyarakat & bobotnya, 2) mengetahui semua alternatif yg tersedia, 3) mengetahui semua konsekuensi alternatif, 4) menghitung rasio pencapaian nilai sosial pd setiap alternatif, 5) memilih alternatif kbjk yg paling efisien. 64

Asumsi rasionalitasadalah preferensi masyarakat harus dapat diketahui & dinilai/bobot. Harus diketahui nilai-nilai masyarakat secara komprehensif. Informasi alternatif, & kemampuan menghitung scr akurat tentang rasio biaya & manfaat. Aplikasi sistem pengampilan keputusan. 65

Pada dasarnya nilai & kecenderungan yg berkembang dlm masyarakat tdk dapat terdeteksi secara menyeluruh, shg menyulitkan bagi pembuat kebijakan utk menentukan arah kebijakan yg akan dibuat. Contoh: Rasionalkah melarang becak beroperasi di gang-gang di Bandung? Bagaimanakah membandingkan antara korban ekonomis tukang becak dan keluarganya –maupun masyarakat penerima jasa becak yang akhirnya mengalami kesulitan mencari sarana transportasi –dengan nilai keindahan kota Bandung? 66

Pada akhirnya pendekatan rasional ini cukup problematis dalam hal siapa yang berhak menilai suatu kebijakan bersifat rasional atau tidak. 67

MODEL PROSES Siklus Kebijakan Publik Aktivitas politik dilakukan melalui kelompok yg memiliki hubungan dg kebijakan publik –hasilnya adalah suatu proses kebijakan yg berisi: –Identifikasi/pengenalan Masalah –Perumusan Agenda –Formulasi Kebijakan –Adopsi Kebijakan –Implementasi Kebijakan –Evaluasi Kebijakan 68

MODEL PILIHAN PUBLIK: Opini Publik Perdebatan berikutnya adalah “kapan opini publik seharusnya menjadi faktor penentu terpenting yang sangat berpengaruh pd kebijakan publik Seharusnya ada keterkaitan antara opini publik dengan kebijakan publik (Opinion-Policy Linkage) 69

Gb. Sistem Kebijakan Nasional H C B A G F E D Keterangan: warga Negara Partai politik kelompok kepentingan media masa Presiden DPR/DPD/MPR MA BPK 70